Ads 468x60px

Mengapa Harus Kita Pilih Jokowi Sekarang ?



(Hasan M Soedjono)

(1) No More Lame-Duck Presidents, please:
Paling tidak, semenjak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahkan mungkin jauh sebelumnya, Republik Indonesia tidak pernah mempunyai presiden yang terpilih secara demokratis yang partainya sekaligus menguasai parlemen, tanpa harus berkoalisi dengan siapapun. Hanya Soekarno dan Soeharto yang berkuasa sekaligus menguasai DPR-RI, bahkan MPR-RI. Tetapi cara mereka memperoleh dominion atas DPR tidak melalui proses demokrasi yang murni seperti yang kita kenal sekarang. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY I, dan SBY II, ketika memerintah, harus berkoalisi dengan aneka partai menengah dan gurem. Bahkan parlemen justru dikuasai oposisi pun pernah.


Esensi dari kerinduan banyak orang pada kepemimpinan Soekarno, dan lebih lagi pada era ‘ketegasan’ Soeharto, menurut saya, tidaklah pasti karena keduanya adalah pemimpin yang jauh lebih baik dari Habibie, Gus Dur, Megawati, maupun SBY. Hakikat dari efektifitas dua presiden pertama RI adalah karena DPR bersikap jinak total di masing-masing era Soekarno dan Soeharto. Sehingga apa saja yang dicanangkan pemerintah, pasti diamini langsung oleh DPR (dan MPR). Sedangkan sekarang, sebagus apapun gagasan pemerintah, bisa saja dijegal oleh aneka manuver DPR yang kini memang semakin susah diatur, kolusif, sektarian, dan partisan. Semua presiden RI di zaman era reformasi adalah ‘lame duck president’ (presiden yang tidak menguasai parlemen secara mutlak).

Dengan kata lain, andaikan Soeharto memimpin Indonesia sekarang, dan harus menghadapi DPR yang sekarang — belum tentu beliau akan sebagus SBY sekarang. Sebaliknya juga begitu, kalau SBY menggunakan kendaraan ala ‘Back To The Future’ menjadi presiden di zaman Orba, mungkin SBY akan jauh lebih baik dari Soeharto. Dapat kita simpulkan bahwa kuncinya ada di apakah presiden bisa ‘mendikte’ parlemen atau tidak, dan bukan
apakah Soeharto lebih jago dalam memimpin negara ketimbang SBY.

(2) A Leader should Know How to Choose The Best Ministers and Advisors:
Contoh yang paling terang dari keterampilan yang satu ini, di mana diwujudkan dengan gemilang oleh seorang presiden, adalah presiden Ronald Reagan. Sekolah hanya lulus S-1. Itu pun bukan dari universitas yang hebat-hebat amat. Dia sendiri hanya pemain film ‘kelas B’ — bukan aktor yang top. Masuk ke Oval Office untuk menjalankan tugas kepresidenan pas jam 8 pagi. Tepat jam 5 sore, dia ‘pulang’ ke Nancy, dan — kecuali ada acara resmi — tidak mau diganggu dengan aneka urusan kenegaraan. An 8-to-5 presidency. Tetapi, semua menteri dan penasehat Ronald Reagan adalah profesional dalam bidangnya. Dan mereka mampu merunut prioritas yang optimum, memberikan advis terbaik, fasih dalam berkomunikasi, bersih ketika mengemban jabatan, serta piawai dalam mengimplementasi.

(3) A Leader should be Honest and Brave:
Kita sudah sering melihat banyak pejabat tinggi yang pintar, berpendidikan, dan mengaku paling bermoral. Tetapi dalam kenyataannya mereka mengecewakan rakyat, karena ternyata kotor — yakni, sarat dengan sifat tega (terhadap lawan politik), khianat (pada kawan politik), serta dusta/hipokritikal (ke konstituen), bahkan sampai berani korupsi sekalipun. Saya rasa mayoritas rakyat sudah lama tahu sesuatu yang selama ini herannya banyak disangkal oleh komentator politik yang terdidik: Presiden tidak perlu pintar-pintar amat, yang penting jujur, berdedikasi, serta memiliki integritas (yang saya definisikan sebagai konsistensi dalam karsa, kata, dan karya). Selain jujur (tidak korupsi dan tidak hipokritikal), Ronald Reagan justru memiliki keberanian — di saat para bawahannya tak memilikinya — untuk mem-PHK hampir 90 persen dari seluruh 13,000 air traffic controllers sipil Amerika yang mangkir masuk kerja. Anak buah Reagan juga ragu untuk meningkatkan anggaran belanja militer, karena eskalasi belanja tersebut justru akan melanggar janji kampanye Reagan sendiri untuk memangkas defisit APBN Amerika. Namun, Reagan bersikeras. Atau mengancam akan segera membangun SDI (Strategic Defense Initiative) yang terkenal sebagai Star Wars, padahal pembantu-pembantu Reagan belum ‘pede’ karena kemampuan AS masih jauh untuk bisa betul-betul mewujudkannya. Hasilnya? Russia tak sanggup diajak ‘adu kencing jauh’ terus-menerus, dan akhirnya Perang Dingin berakhir, Uni Soviet bubar — tanpa satupun senapan yang perlu menyalak. A president that is a good manager is good in analysis, setting priorities, communication, and implementation. A president that is a good leader is one who knows how to use courage (and fear) to inspire his people.

Kesimpulan:
Bangsa kita perlu pemimpin yang jujur dan berani, bukan yang pintar tetapi penakut.

Bangsa kita perlu pemimpin yang dikelilingi profesional yang jujur, berintegritas, serta tidak merasa selalu benar sendiri, namun efektif dalam berimplementasi.

Nomor 1 dan 2 di atas tidak akan banyak manfaat, kalau presiden tidak menguasai DPR secara mutlak.

Untuk pertama kali dalam sejarah RI, kita semua dihadapkan pada suatu peluang unik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, pas ada sosok presidensial yang sedemikian jujur, dipercaya, dan popular, sehingga semua pesaingnya berada jauh di bawah dia dalam elektabilitas (terlepas dari survei bermuatan agenda terselubung manapun yang kita baca). 

Tinggal dicarikan cara bagaimana dia bisa memerintah dengan bermitra dengan DPR yang akan hampir selalu kooperatif. Dalam hal Jokowi, ‘kasarnya’, pertanyaannya adalah apakah kita ikhlas mencoblos PDI-P, meskipun sebetulnya, katakan saja, kita kurang sreg dengan PDI-P? Namun, demi menciptakan suasana sedemikian kondusif agar Jokowi tidak lagi menjadi lame-duck president seperti banyak presiden sebelumnya, dan berangkat dari kesadaran bahwa pilihan tersebut akan baik bagi kepentingan bangsa yang lebih besar dari sekedar politik praktis nan sempit, maka kita rela memfasilitasi beliau dengan dukungan suara kita, dengan tujuan tiada lain kecuali supaya PDI-P memang menang mutlak. Tentu banyak di antara kita yang mungkin tak bersetuju dengan pendekatan ini — tetapi paling tidak, saya pikir, seharusnya pimpinan PDI-P memikirkan strategi komunikasi tersebut.

0 komentar:

Poskan Komentar