CATATAN SINGKAT SEJARAH KRONOLOGIS
FMKI - FORUM MASYARAKAT KATOLIK INDONESIA
(LIMA TAHUN PERTAMA)
Pada tanggal 30-31 Mei 1998 diselenggarakan Pertemuan Eksponen Umat Katolik
Regio Jawa di Muntilan. Pertemuan tersebut menelorkan Deklarasi Muntilan
“Membangun Indonesia Masa Depan”. Deklarasi Muntilan tersebut merekomendasikan
didirikannnya Komite Nasional Umat Katolik Indonesia. Gagasan ini disambut
positif oleh para tokoh dan umat Katolik Indonesia.
Pada 12-15 Agustus 1998 diselenggarakan Sarasehan di Jakarta mengenai
“Keterlibatan Umat Katolik dalam Kehidupan Sosial Politik – Visi, Tantangan,
Kemungkinan”. Sarasehan tersebut pada tgl. 15 Agustus 1998 mendeklarasikan
Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI).
Selanjutnya FMKI menyelenggarakan Pertemuan Nasional setiap tahun.
PERTEMUAN NASIONAL I FMKI
di Yogyakarta, 28-30 Juli 2000, mengolah tema “Peranan Awam Katolik dalam
Gerakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Indonesia Baru”
PERTEMUAN NASIONAL II FMKI
di Bali, 13-15 Juli 2001, mengolah tema “Menumbuhkan Otonomi Masyarakat Daerah
dalam Kerangka Persatuan Bangsa”;
PERTEMUAN NASIONAL III FMKI
di Palembang, 18-21 Juli 2002, mengolah tema “Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat untuk Memperkuat Negara Bangsa” dengan sub-tema:
• Meningkatkan partisipasi politik umat melalui penguatan komunitas basis
• Meningkatkan kedewasaan bermasyarakat melalui kesadaran terhadap perbedaan
agama dan bernegara.
Dalam Pernas tersebut FMKI mendesak Pemerintah untuk mencabut Dua SKB. FMKI
menolak paradigma kehidupan politik yang hanya mementingkan golongan tertentu
saja. Pelayanan publik harus bersifat adil untuk semua golongan masyarakat.
Untuk itu, FMKI mendesak pemerintah mencabut SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan Nasional Tahun 1999 dan SKB Mendagri dan Menteri Agama No. 1 Tahun
1979 tentang Pendidikan Rumah Ibadah.
Konsorsium Sosialisasi Ajaran Sosial Gereja (FMKI Wil. Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta bersama dengan Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan KAS)
menerbitkan buku “Sosialisasi ASG, Pergumulan Kesadaran Sosial Sosial Menuju
Gereja yang Berkeadilan” (2002). Buku tersebut diterbitkan dalam rangka
menjadikan bulan Agustus bulan Ajaran Sosial Gereja.
Sejak 2002 FMKI Jawa Tengah menggagas perlunya menggulirkan Gerakan Apresiasi
Pancasila. Gerakan itu dipandang penting dalam menghadapi kondisi masyarakat
yang alergi terhadap Pancasila, agar terpelihara ruang bersama yang disebut res
publica yang punya dasar yang sama bagi seluruh warga bangsa ini. Gerakan ini
diintegrasikan dalam Civic Education tahun 2003.
PERTEMUAN NASIONAL IV FMKI
di Jakarta, 23-26 Oktober 2003, mengolah tema: Kesadaran, Panggilan dan
Keterlibatan Umat dalam Kehidupan Sosial Politik di Era Globalisasi. Hadir 121
peserta mewakili spektrum umat Katolik Indonesia.
Tema tersebut dibagi dalam sub-tema:
1. Kerasulan Awam di Bidang Sosial Politik,
Kelompok ini menghasilkan rumusan bahwa perlu menghadirkan Gereja agar ikut
ambil bagian dalam keputusan untuk menentukan nasib bangsa, khususnya demi
tujuan kesejahteraan umu, dan demi martabat manusia yang luhur.
2. Pendidikan Kader dan Politik dalam Mewujudkan Civil Society,
Kelompok ini menekankan pentingnya pelaksanaan kaderisasi secara terstruktur,
sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
3. Revitalisasi Wawasan Keadilan dalam Konteks Bhinneka Tunggal Ika untuk
Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Warga Bangsa.
Kelompok ini mengemukakan pandangan bahwa masalah wawasan kebangsaan merupakan
masalah yang serius akibat globalisasi, ketidakadilan, fundamentalisme baik di
bidang agama, ras, suku, dan etnis, yang mengarah pada disintegrasi bangsa.
Kajian dari masing-masing kelompok ini diperkaya dengan masukan yang diberikan
panelis: Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, Rm. Is. Warno Binarja, SJ; dan
Krissantono.
PERTEMUAN NASIONAL V FMKI
24-27 Agustus 2005, mengolah tema: Pengembangan Komunitas Yang Mandiri dengan
Memberdayakan Pluritas Budaya Nusantara Secara Adil”.
Sekretariat Pernaws V FMKI KAMS, Jl. Pengayoman F A 5/1 Makassar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar