Marxisme - Leninisme (Komunisme)

Selayang Pandang

Perkembangan Komunisme
Kaum Bolshevik, di bawah kepemimpinan Lenin, merebut kekuasaan dalam Revolusi Oktober 1917, dan kemudian menghancurkan semua tatanan masyarakat lama di Russia. Mereka mematahkan pengaruh agama Islam dan Budha, sekaligus menindas Gereja Katolik Ortodoks, yang sebelumnya begitu kuat. Mereka menutup semua pasar, dan menghapus kepemilikan pribadi serta usaha produktif, seperti bank. Mereka menghancurkan kelas bangsawan, dan kemudian membagikan tanah mereka kepada petani-petani. Tanah-tanah tersebut nantinya akan dialihfungsikan menjadi korporasi-korporasi negara. Petani-petani pun disingkirkan. Setelah itu, mereka membangun suatu masyarakat yang sama sekali baru dengan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi resminya. Semua upaya tersebut dilakukan dengan kekerasan. Banyak orang menjadi korban. Dalam tiga tahun, lima juta orang mati, karena kebijakan perekonomian komunis. Fakta menyedihkan tersebut pun mereka abaikan. Semua bentuk perlawanan dihancurkan tanpa ragu. Semua hal ini terjadi sebelum pemerintahan totaliter Stalin dimulai. 

Para pelaku dari salah satu insiden paling berdarah sepanjang sejarah manusia itu didorong oleh kepercayaan pada pemikiran Karl Marx. Di mata mereka, Marx telah mampu menjelaskan teka teki sejarah. Walaupun begitu, seluruh upaya penerapan pemikiran Marx tersebut dapat dikatakan berpulang pada aksi satu aktor tunggal, yakni Vladimir Ilyic Lenin. Tanpa keberanian dan inisiatif Lenin, Uni Soviet tidak akan pernah terbentuk. Oleh karena itu, ia seringkali dikenal sebagai bapak Uni Soviet dan sekaligus menjadi bapak Komunisme Internasional. Ideologi yang melandasi komunisme Uni Soviet ini adalah Marxisme-Leninisme. 

Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu, komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi, dan disebarluaskan ke negara lain. Pada 2005, negara yang menganut paham komunis adalah Cina, Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Laos. Ideologi komunisme di Cina agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Cina dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Cina dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Cina lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan, karena kondisi Cina yang khusus, di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.

Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis pula kalau saja PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak menjadi kenyataan, karena terjadi pelanggaran HAM super berat, dan pembantaian manusia secara sia-sia oleh tentara dan kelompok-kelompok agama terhadap orang-orang yang dicurigai dan dituduh mempunyai hubungan dengan PKI, pada pertengahan tahun 1960-an. Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis, meski tuduhan tersebut tidaklah benar. Diperkirakan antara 500.000 sampai 2 juta jiwa manusia dibantai di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini merupakan halaman terhitam sejarah negara Indonesia. Semenjak jatuhnya Presiden Suharto, aktivitas kelompok-kelompok Komunis, Marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.

Banyak orang mengira, bahwa dengan runtuhnya pemerintahan Uni Soviet, maka komunisme juga telah mati. Akan tetapi, cita-cita komunisme yang sesungguhnya belum pernah terwujud. Partai komunis juga masih tetap ada di seluruh dunia. Mereka terus berupaya memperjuangkan hak-hak buruh, serta melawan ekses-ekses negatif dari kapitalisme dan neo-liberalisme. Salah satu negara yang masih menerapkan sistem komunisme dalam konteks politik maupun ekonominya adalah Kepulauan Solentiname di Nikaragua. 

Pandangan Dunia Ilmiah Proletariat
Lenin berupaya agar kelas buruh proletariat menjadi kebal terhadap ideologi borjuasi, yang cenderung berpihak pada ideologi idealisme. Oleh karena itu, kelas buruh haruslah memiliki pandangan dunia yang lengkap. Lenin kemudian merumuskan pandangan dunia semacam itu. Tesis pertama dari pandangan dunia proletariat adalah bahwa realitas pada dasarnya bersifat material, atau merupakan perkembangan dari materi. Materi tersebut bergerak, terbentuk, dan berkembang seturut dengan hukum dialelktika. Artinya, materi selalu sudah bergerak dan terbentuk dalam kontradiksi-kontradiksi. Kontradiksi disini adalah mesin pendorong perkembangan dari materi tersebut. Hukum perkembangan sejarah berdasarkan kontradiksi yang bersifat materialis inilah yang disebut sebagai materialisme dialektis.

Di samping itu, ada satu unsur lagi yang integral di dalam pandangan dunia ilmiah proletariat, yakni karakter keberpihakan dari filsafat modern. Bagi dia, filsafat dan ilmu pengetahuan yang tidak berpihak adalah pembela dari idealisme, yang merupakan ideologi utama dari borjuasi. Pertama, seorang filsuf ataupun ilmuwan haruslah mengambil posisi, apakah ia berpihak pada idealisme atau materialisme. Kedua, semua teori filsafat ataupun ilmu juga sudah selalu mengungkapkan kepentingan kelas. Netralitas dari ilmu maupun filsafat adalah tanda dari keberpihakan terhadap borjuasi. Keberpihakan filsafat dan ilmu pengetahuan terhadap proletariat dan penolakan terhadap ideologi borjuasi justru membuat filsafat dan ilmu pengetahuan tersebut menjadi bebas dari distorsi. Perspektif proletariat bukanlah hanya merupakan perspektif kelompok kelas saja, melainkan perspektif yang memungkinkan umat manusia secara keseluruhan mencapai pembebasan. Oleh karena itu, perspektif proletariat jugalah diyakini kebenaran objektif. “Semakin berpihak ilmu pengetahuan”, demikian Lenin, “semakin benar dan objektiflah dia... makin benar dan objektiflah posisi kita.” 

Materialisme Dialektis
Materialisme dialektis mau menjelaskan bagaimana dari materi tak bernyawa dapat berkembang menjadi materi bernyawa, dan berkembang menjadi produk tertinggi dari kehidupan, yakni manusia. Pengandaian dasarnya adalah, bahwa realitas itu material. Seluruh realitas bergerak dan berkembang akibat proses dialektika yang juga bersifat material tersebut. Dialektika di sini dapat dimengerti sebagai kontradiksi-kontradiksi, yang memungkinkan terjadinya perubahan.

Materialisme Historis 
Pemikiran tentang materialisme historis diperoleh Lenin dari Karl Marx. Cita-cita terdasar tesis ini sebenarnya sangat luhur, yakni menciptakan masyarakat yang lebih adil dan mencapai pembebasan bagi umat manusia seluruhnya. Akan tetapi, pembebasan disini memiliki arti yang berbeda dengan cita-cita liberalisme dan individualisme. Selama masyarakat masih terpisah-pisah akibat dari kelas-kelas, maka ide kebebasan hanyalah selubung bagi sistem yang menindas, karena selama hak milik privat masih ada, selama itu pula kelas pekerja masih tergantung sepenuhnya pada kelas pemilik modal. Kelas pekerja tidak memiliki kebebasan. Kebebasan hanyalah dimiliki oleh kelas pemilik modal. Karl Marx melihat pola penindasan sistemik semacam itu, dan kemudian ia merumuskan filsafatnya dalam kerangka pertanyaan berikut: bagaimana cara menghapus alienasi dan mencapai pembebasan bagi masyarakat secara keseluruhan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut terletak dalam tesis Marx, yakni materialisme historis. Istilah materialisme di sini setidaknya berarti dua hal, yakni realitas pada dasarnya adalah material, serta kegiatan dasar manusia adalah kerja, dan bukan pikirannya. Realitas akhir adalah objek inderawi, dan objek inderawi tersebut dapat dipahami sebagai kerja ataupun relasi-relasi produksi. Sedangkan, kata historis mengacu pada pengandaian-pengandaian Hegel tentang gerak dialektis dari sejarah. Akan tetapi, historis (atau sejarah) disini bukanlah sejarah roh yang mengasingkan dirinya, melainkan sejarah perjuangan kelas-kelas yang tertindas untuk mencapai kebebasan. Tesis dan antitesis bukanlah tentang roh subjektif dan roh objektif, melainkan tentang kontradiksi-kontradiksi dalam hidup bermasyarakat, yakni dalam kegiatan ekonomi dan produksi. Sintesis, pada akhirnya, terjadi pada bentuk emansipasi keseluruhan dan alienasi telah dihapuskan. Pada saat itu, hak milik pribadi akan dihapus, dan masyarakat tanpa kelas akan tercipta. 

Konsisten dengan pandangan materialisnya, Marx berpendapat bahwa bukan kesadaran yang menentukan realitas, melainkan realitas materilah yang menentukan kesadaran. Realitas material di sini dapat diartikan sebagai cara-cara produksi barang material dalam kegiatan kerja. Perbedaan cara produksi akan secara niscaya menciptakan perbedaan kesadaran. Dengan demikian, jika kita membayangkan masyarakat sebagai sebuah bangunan, maka kegiatan ekonomi dan produksi akan menjadi bangunan bawah, serta pikiran dan kesadaran orang-orang akan menjadi bangunan atas. Bangunan bawah adalah kekuatan-kekuatan produksi dan relasi-relasi produksi. Sementara, bangunan atas adalah hukum, agama, filsafat, kesadaran, seni, dan sebagainya. Di dalam bangunan bawah terjadi kontradiksi-kontradiksi. Di satu sisi, kekuatan-kekuatan produktif yang ada berkembang secara progresif. Di sisi lain, relasi-relasi produksi yang ada masihlah konservatif, karena masih mencerminkan penindasan. Kontradiksi itu nantinya akan memuncak, sehingga terjadilah revolusi. Setelah revolusi, bangunan bawah dan bangunan atas akan berubah. Marx, dengan demikian, memahami gerak sejarah sebagai “lompatan-lompatan dialektis”. 

Sejak semula, Marx memang mau membuat analisis objektif tentang proses perubahan sosial. Kontradiksi di dalam sistem yang menindas adalah suatu bentuk kenyataan objektif, dan sama sekali tidak tergantung pada individu-individu. Jadi, kontradiksi tidaklah terjadi karena pemilik modal kurang cakap mengatur modalnya, dan kemudian para pekerja membencinya, melainkan karena kedudukan keduanya yang pada akhirnya menciptakan penindasan terhadap kelas pekerja di dalam proses produksi secara niscaya. Keniscayaan itu terjadi, karena adanya kedudukan objektif kelas tertindas, yang Marx sebut sebagai kelas. “Sejarah semua masyarakat”, demikian Marx, “sampai hari ini adalah sejarah perjuangan kelas.” Perjuangan kelas tertindas melawan kelas penindas merupakan cara untuk mengubah masyarakat. 

Perjuangan Sosialis
Seluruh pemikiran Lenin, baik itu di bidang filsafat maupun ilmu-ilmu lainnya, ditujukan untuk menciptakan revolusi sosialis. Ia berfilsafat bukan untuk pemahaman lebih jauh akan filsafat itu sendiri, melainkan ditujukan untuk mengamankan kesadaran revolusioner proletariat, sehingga selalu dalam keadaan siap untuk melakukan revolusi. Dalam arti ini, pemikiran Lenin seratus persen pragmatis. Yang terpenting bukanlah kecocokan dengan tesis-tesis dasar Marx, melainkan kecocokan pemenuhan tujuan terlaksananya revolusi. 

Lebih jauh, Lenin menyadari bahwa proletariat di Russia terlalu kecil untuk menghancurkan kekuasaan feodal Russia dan borjuasi sendirian. Oleh karena itu, ia mencoba untuk mengajak kelas tertindas mayoritas di Russia, yakni petani dan kelas borjuasi kecil yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, ke dalam koalisi perwujudan revolusi sosialis. Ia juga tetap berpendapat bahwa proletariat haruslah menjadi kelas yang memimpin revolusi, dan setelah revolusi, proletariat jugalah yang harus memegang hegemoni atas kelas-kelas lainnya. 

Oleh karena itu, Lenin tanpa ragu-ragu membubarkan aliansi perjuangan sosialis tersebut, ketika kelas-kelas lainnya, seperti petani dan pedagang kecil, mulai memberontak terhadap kebijakan ekonomi dan politik komunis, yang diterapkannya. Ia tidak peduli, ketika proletariat kalah dalam pemilu pada Nopember 1917, karena ia memang tidak pernah mengakui prinsip mayoritas. “Kita melihat banyak contoh bagaimana sebuah minoritas yang terorganisir dengan baik, sadar akan tujuannya, dan bersenjata,” demikian Lenin, “memaksakan kehendaknya pada mayoritas dan mengalahkannya.” 

Semua taktik yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya disebut sebagai “taktik perjuangan revolusioner”. Partai komunis bersedia bekerja sama dengan kelompok-kelompok kiri progresif revolusioner lainnya yang anti-fasis. Akan tetapi, jika kerja sama tersebut dianggap telah menghalangi tujuan mereka, maka partai komunis tidak akan segan-segan menghantam sekutunya. 

Tanggapan Kritis: Sisi Totaliter 
Mungkin, salah satu sisi totaliter dari pemikiran Lenin adalah penolakannya pada demokrasi. Ia menolak demokrasi tanpa ragu-ragu. Demokrasi adalah cita-cita borjuasi. Menemukan kehendak bersama melalui proses pemilihan umum, baginya, merupakan ilusi borjuasi picisan. “Demokrasi”, demikian Lenin, “adalah tipuan belaka yang digunakan oleh borjuasi untuk merusak semangat revolusioner proletariat, dan alat untuk menyelamatkan kapitalisme.” 

Sisi totaliter kedua dari pemikiran Lenin adalah pemihakannya pada hak-hak khusus negara untuk menciptakan sistem sosialisme. Negara masih diperlukan untuk menjamin nilai-nilai sosialis, dan melindungi nilai-nilai tersebut dari ancaman borjuasi kapitalis. “Selama transisi dari kapitalisme ke komunisme, penindasan masihlah perlu,” demikian Lenin, “tetapi penindasan tersebut adalah penindasan minoritas yang menghisap oleh mayoritas yang dihisap.” Dengan demikian, negara masihlah diperlukan untuk jangka waktu yang lama. 

Negara, pada titik ini, lebih dipahami sebagai aparatur kontrol yang menindas. Pemahaman semacam itu menunjukkan, bahwa komunisme tidak mampu merealisasikan hakekat negara sesungguhnya, yakni sebagai elemen positif pengembangan manusia, seperti dipahami oleh Aristoteles dan Hegel. Komunisme mengonsepkan negara dengan menggunakan daya ancamnya terhadap warga, dan bukan atas dasar pengakuan yang rasional dari warganya. Dengan kata lain, negara didirikan atas ketakutan dan ancaman, dan bukan atas dasar legitimasi tanpa paksaan. 

Sisi totaliter ketiga adalah tujuan mendasar dari revolusi sosialis yang dikonsepkan oleh Lenin, yakni menghancurkan negara borjuis, dan kemudian menggantinya dengan kediktatoran proletariat, di mana proletariat akan menjadi penguasa dan penentu segala bentuk kebijakan menuju kedamaian dan kesejahteraan versi mereka sendiri. Dengan kata lain, revolusi sosialis mau menghancurkan dominasi kelas borjuasi, dan kemudian menggantinya dengan dominasi proletariat, yang terwujud dalam bentuk “kediktatoran proletariat”. Sistem diktator yang satu akan diganti dengan sistem diktator yang lainnya. Jika begitu, siapa yang bisa menjamin bahwa penindasan dapat diakhiri, dan bukan hanya sang penindasnya yang berganti wajah? “Kediktatoran revolusioner proletariat”, demikian Lenin, “adalah kekuasaan yang direbut dengan paksaan oleh proletariat dari borjuasi dan dipertahankan. Sebuah kekusaaan yang tidak terikat oleh undang-undang apa pun.” 

Kediktatoran proletariat ini bukanlah berarti kelas proletar memimpin pemerintahan secara langsung, melainkan kekuasaan diberikan kepada partai komunis sebagai wakil dari proletariat. Partai komunis menentukan segala-galanya secara eksklusif. Partai tidak akan melepaskan kekuasaannya selama situasi dianggap masih belum kondusif bagi terciptanya masyarakat komunis. Akan tetapi, dalam kenyataan, partai komunis tidak pernah melepaskan kekuasaan itu. Kediktatoran proletariat tersebut pada hakekatnya adalah kediktatoran partai komunis atas proletariat, dan seluruh kelas lainnya.